Minggu, September 25, 2022
Beranda Penulis Dikirim oleh Andri Nazaruddin

Andri Nazaruddin

26 KIRIMAN 0 KOMENTAR

Resmi, Kuota Haji Kab. Pangandaran Sebayak 182 Jemaah

Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji 1443 H akan diikuti 1 juta jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H. Hilman Saepulloh mengatakan bahwa pada musim haji tahun ini Kabupaten Pangandaran akan memberangkatkan sebanyak 182 orang jamaah haji.

“Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443H/ 2022M,” ujarnya saat ditemui humas, Selasa (26/04/2022).

“Tidak semua jamaah haji tahun 2020 dapat diberangkatkan tahun 2022 ini, sehubungan adanya pengurangan kuota dan pembatasan usia, yaitu maksimal 65 tahun (8 Juli 1957), sebagaimana kita maklum,” ujar Kasi PHU.

Ketika dikonfirmasi mengenai data nominatif calon jamaah haji yang telah beredar di masyarakat, dengan jumlah jamaah haji sebanyak 182 orang dan cadangan 36 orang, ia mengatakan bahwa nominatif dimaksud masih dalam proses verifikasi, karena dimungkinkan ada jamaah haji yang akan menunda keberangkatannya.

“Misalnya karena alasan nomor porsi pasangan/orang tuanya tidak ada dalam urutan karena tahun ini tidak ada penggabungan mahram. Atau bisa jadi pasangan/orang tuanya melampaui usia 65 tahun,” tuturnya.

Kasi PHU juga mengatakan bahwa dikarenakan tahun ini masih pandemi, diharapkan para jamaah telah memperoleh vaksinasi dosis lanjutan (booster)

“Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Satgas Covid-19 nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Dosis Lanjutan (booster),” pungkasnya.

Selain Fungsi Pendidikan, Pesantren Juga Harus Jadi fungsi Pemberdayaan Umat

Parigi (Humas) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Supriana mendorong agar semua pondok pesantren di Pangandaran dapat mewujudkan kemandirian.

Hal ini sebagaimana di ungkapkan Kakankemenag saat menyerahkan pembaruan ijin operasional pondok pesantren se wilayah Kec. Parigi dan Cigugur di Pesantren Riyadlushorfi Walmantiq Jamanis Parigi, Senin (24/01/2022).

“Pesantren tidak hanya berhenti pada kajian keagamaan tapi harus menyentuh kepada kesadaran sosial dan penggerak ekonomi, maka kyai dan santri harus memiliki jiwa seorang interpreneur, ” katanya.

Menurut H. Supriana, di Indonesia pesantren memiliki pendidikan agama yang khas, bahkan lembaga pesantren lah yang sampai saat ini konsisten transformasikan risalah agama dan suguhkan sistem pendidikan islam yang komperhensif.

Ia menjelaskan, ada 3 fungsi pesantren sebagaimana tertuang dalam UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, disebutkan bahwa selain memiliki fungsi pendidikan dan dakwah, pesantren juga harus menjadi fungsi pemberdayaan umat.

“Fungsi pendidikan tiada lain adalah transformasi ilmu, fungsi dakwahnya pesantren harus jadi central berbagai macam kehidupan termasuk di dalamnya keagamaan dan sosial kemasyarakatan dan kehadiran pesantren ini juga harus betul-betul sebagai sentral ekonomi umat,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi adanya green house pengelolaan buah melon yang dikembangkan Pondok Pesantren Jamanis yang nantinya bakal memberikan dampak kesejahteraan bagi pesantren dan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah pesantren Jamanis ini sudah memulai menapaki,” tuturnya.

Di hadapan para pimpinan pesantren se Kec. Parigi dan Cigugur, ia mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama di antara pesantren untuk kemajuan pesantren di Pangandaran.

“Kemarin saya di Langkaplancar menyampaikan, antarpesantren yang satu dengan yang lainnya harus saling mendukung dan berkah memberkahi,” tutupnya.

Penetapan pembaruan ijin operasional pondok pesantren yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sudah di sampaikan kepada 51 pesantren yang tersebar di 5 Kecamatan yakni Kec. Cijulang, Cimerak, Cigugur Langkaplancar dan Parigi.

Hadir dalam penyerahan ijin operasional pondok pesantren Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kegamaan H. Nana Supriatna.

Merawat Pendidikan indonesia dari kab. Pangandaran: Selamat Hari Guru

Tercurahlah rahmah bagi Para Guru, para Dosen, dan tenaga Pendidik yang menjadi gelandang Pendidikan dimanapun anda berada. Ditengah berbagai keterbatasan di era pandemik yang distruptif, guru akan tetap berkarya dan berinovasi dalam Mendidik.

Guru mengemban Amanah di Pundak pertiwi, memang adalah sebuah tangtangan. Perubahan dan kebaruan zaman, tidak mensurut semangatkan guru, menggunakan metode dan teknologi tanpa menurunkan kadar kualitas.

Mensiasati keterbatasan, diatasai kreatifitas, agar Peserta didik antusias dan menjadi pembelajar mandiri. Guru harus jadi wasilah sinergi, energi, vibrasi dan kolaborasi keberhasilan Bersama, semua leading sector, yang memanusiakan manusia.

Trilogi Pendidikan baik di Rumah, Masyarakat dan di Lembaga Pendidikan menjadikan temperatur kematangan Peserta didik dalam tumbuh kembang memproduksi fikiran positif, ide-ide positif, gagasan-gagasan positif dan solusi konkrit positif.

Keselamatan dalam belajar dari guru adalah prioritas utama. Baik keselamatan vertikal spiritual, atau keselamatan horizontal dalam soleh sosial. Idealnya, juga ditunjang oleh pemangku kebijakan, peneduh bagi guru terkait mi’rajnya, keprofesionalan, jenjang karir, kesejahteraan, dan skill. Tetunya semua itu berdampak signifikan, dalam membangun SDM Kab Pangandaran, Umumnya merajut Indonesia dari sudut pandang Pendidikan multi dimensi.

Guru adalah salah satu SDM unggul, yang mencintai Indonesia. Era terbukan dewasa ini membuat guru, makin berselancar dalam New Normal. Selalu mengedepankan nilai-nilai karakter yang holistik/universal dalam mendidik.

Kehadir guru menginspirasi dan menjadi penawar segala cuaca. Guru tahu betul, Peserta didik bukanlah industri, namun potensi. Maka guru, sejatinya menjadi jalan bagi peserta didik untuk jadi maunya Allah.

Guru juga motivator sekaligus konselor. Mengatasi kompleksitas, dan menemani Peserta didik belajar dengan budaya inovasi dengan mengasilkan lompatan Sumber Daya Manusia unggul.

Guru mengahdirkan cerita-cerita hidup yang hebat, dan pewaris pejuang, melukis masa depan Indonesia yang berperadaban.

Tetunya setiap Peserta didik mempunyai kebutuhan berbeda. Guru memulainya dengan perubahan kecil, pembendaharaan figur, dan diksi tauladan dalam lipatan waktu. Menanamkan kebahagiaan dihati Peserta didik, dialog kontruktif, dan memproduksi fikiran positif adalah penyelaman hidup guru penghuni waktu, yang memanfaatkan waktu.

Arti visualis dan misi kemanusiaan adalah refleksi yang dihidangkan guru pada Peserta didik. Bangsa ini menitipkan amanat pada guru untuk, mentenun jati diri bangsa. Penulis meyakini kabupaten pangandara akan menjadi bahtera menuju Indonesia emas. Moga Guru terus disulam keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Selamat hari Guru Nasional. Penulis : Nishfa Farid Rijal, M.Pd Guru PAI pada SMKN 1 Pangandaran.

Guru Non PNS Madrasah di Jabar akan Mendapat Jaminan Perlindungan Kerja

Pangandaran (HUMAS ) — Guru Non PNS Madrasah di Jawa Barat akan mendapatkan jaminan kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana terungkap dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik bidang keagamaan Provinsi Jawa Barat yang digelar Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Pemprov dan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat di Hotel Arnawa Pangandaran, Jumat (29/10).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Adib memastikan seluruh tenaga pendidik keagamaan termasuk guru madrasah non-PNS akan mendapatkan jaminan perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentu ini program dan terobosan yang luar biasa yang dilakukan Gubernur dan jajaran Pemprov Jabar, kami dari Kementerian Agama ini hanya penerima manfaat, kami sangat berterimakasih kalau bahasa pak Menteri Agama itu bila perlu kami cium tangannya karena telah memperjuangkan guru-guru ngaji di Jabar yang telah mendidik anak-anaknya dengan tulus ikhlas,” tutur Adib.

“Kalau ada perhatian dari kita Insyallah akan membuat mereka semangat dan ini merupakan bentuk amal saleh kita,” katanya.

Terkait dengan data penerima jaminan kerja bagi tenaga kependidikan agama di Jawa Barat, pihaknya akan terus diperbaiki guna menjadi lebih valid dan diharapkan tidak menimbulkan persoalan ke depannya.

“Dari 150.000, 91 ribu adalah guru honorer di madrasah kemudian
60 ribu dari pesantren, belum lagi kita punya lembaga TPQ yang jumlahnya besar, juga lembaga DTA yang lembaganya eksis sejak sebelum kemerdekaan,” sebutnya.

“Jadi kita memang punya umat yang cukup banyak, data kelembagaan pondok pesantren saja mencapai 15.500 dan semuanya swasta dan dipastikan semuanya honorer jadi ini bisa menjadi lingkup dari sasaran program kita yang sangat luar biasa ini,” terangnya.

Dalam forum yang dihadiri Kepala Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat, Barnas Abidin, Kasubag Kesra Supriadi, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kakanwil Kemenag Jabar, H. Adib, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kepala Bidang Urais dan Binsyar, BPKAD Jabar berharap Pemprov juga bisa mengcover para tenaga pendidik keagamaan non muslim.

“Karena Kemenag juga tidak hanya menaungi umat Islam saja tetapi menanungi semua umat bergama,” pintanya.

Sementara itu Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Oki menyampaikan, data penerima jaminan kerja tenaga kependidikan agama tercatat sebanyak 150.842.

“Proses pengolahan data di awali pada tahun 2020 target peserta yang akan dibantu kepada tenaga pendidik sejumlah 247.000 dan selanjutnya data yang kami yang terima dari Kemenag data pendidik madrasah, pontren dari Kemenag sebanyak 232.102 tenaga kerja pendidik dan kami verifikasi tahap pertama secara manual dengan adanya pengurangan data karena NIK tidak valid dan akhirnya kita mendapatkan data pada saat itu 204.832,” paparnya.

“Verifikasi ditahap kedua kami cek kembali ada beberapa NIK yang tidak valid dan batas usia diatas 65 tahun sehingga jumlahnya menjadi 150.842,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, persyaratan peserta bukan penerima upah harus telah memiliki e-KTP dengan terdaftar secara valid sesuai yang daftar di Disdukcapil, usia di bawah 65 tahun, dan belum terdaftar dengan profesi yang sama.

“Kalau tenaga pendidik sudah jelas ya dengan aktifitas pekerjaannya mempunyai aktivitas kerja karena kalau tidak ada profesi atau pekerjaannya sulit menetapkan ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja,” terangnya.

Ia menambahkan, nantinya program yang dilindungi untuk tenaga pendidik keagamaan adalah program bentuk jaminan sosial bersifat asuransi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian karena sakit atau kecelakaan kerja.

Lebih lanjut ia memaparkan, nantinya jumlah iuran per orang yang telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat jumlahnya Rp 16.800,- per orang/bulan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja Rp 10.000, JKM Rp 6.800 segmen bukan penerima upah.

Sebelumnya Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Rekor MURI Kategori Perlindungan Program Jamsostek Kepada Tenaga Kerja Bidang Keagamaan Terbanyak tahun 2021. Rekor MURI diraih Jabar atas perlindungan tenaga kerja bidang keagamaan kepada 150.842 guru ngaji se-Jawa Barat. 

Program Jaminan Sosial untuk Tenaga Pendidikan Keagamaan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan

Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Nilai Penundaan Keberangkatan Haji Sudah Tepat

Pangandaran Tadzkiroh.com — Pemerintah telah menunda keberangkatan jamaah haji, sehingga dua tahun sudah calon jamaah haji Indonesia harus menahan rindu Baitullah.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/ 2021M.

Anggota DPR RI Komisi VIII Dr. KH. Surahman Hidayat, MA menyatakan bahwa istilah pembatalan dirasa kurang tepat, karena pada hakikatnya keberangkatan jamaah haji bukan dibatalkan melainkan ditunda.

“Penundaan ini sangat memenuhi syarat baik dari sisi syar’i, konstitusi dan yuridis. Karena dari sisi syar’i keberangkatan jamaah haji di saat pandemi bisa mengakibatkan kemudaratan,” ujarnya saat didaulat menjadi narasumber dalam Kegiatan Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 yang digelar DPR RI Komisi VIII dan Kanwil Kemenag Jabar di Hotel Pantai Indah Pangandaran, Rabu (13/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga giat menulis buku ini mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan isu global, bukan hanya Indonesia, melainkan banyak negara mengalaminya, hal ini lah yang membuat pemerintah Arab Saudi melakukan sejumlah pembatasan dalam pelaksanaan ibadah haji dalam dua tahun ini.

Sehingga ia mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pemberangkatan jamaah haji sudah tepat, karena pada dasarnya salah satu tugas negara adalah menjaga keselamatan warga negaranya.

“Oleh karena itu, tolong disampaikan kepada masyarakat, agar senantiasa bersabar, tidak mundur,” ujarnya kepada peserta kegiatan yang terdiri dari staf PHU, para kepala KUA, penyuluh, penghulu, ketua KBIHU dan tokoh masyarakat di wilayah Pangandaran, Ciamis dan Banjar.

Ia berharap agar penyuluh di KUA dapat ikut membantu menginformasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah mengenai penundaan pemberangkatan ibadah haji, demikian juga dengan program prioritas Kemenag, salah satunya adalah moderasi beragama.

“Jadi KUA itu bukan hanya kantor nikah talak dan rujuk, akan tetapi kantor segala urusan agama,” tuturnya

Ia juga meminta agar para penyuluh dan pengurus KBIHU dapat mengajak masyarakat agar tetap bersabar tidak tergesa-gesa membatalkan porsi haji yang telah diperoleh dan senantiasa bersabar menunggu proses percepatan vaksinasi usai.

Selain itu, politikus kelahiran Ciamis ini mengatakan bahwa momentum penundaan keberangkatan jamaah haji ini merupakan momentum para calon jamaah haji untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manasik haji baik melalui bimbingan manasik di KUA maupun KBIHU.

Menghadapi kemungkinan diberangkatkannya atau tidaknya jamaah haji Indonesia pada tahun 2022 mendatang, ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah mendorong pemerintah agar menggencarkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

“Saya harap masyarakat dalam hal calon jamaah haji semakin memantapkan doa dan kesabaran, kepada Kemenag segera siapkan teknis (pemberangkatan ibadah haji tahun depan) dan kami Komisi VIII selalu monitoring progresnya,” pungkasnya.

Beragam Pandangan Keyakinan Umat Islam dalam Meyikapi Pandemi Covid-19

Ketu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Dr. KH. Supriana, M.Pd. */Foto: Andri Nazaruddin

Kalipucang (INMAS Pangandaran) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, H. Supriana menyatakan Pandemi Covid-19 telah berdampak pada lini kehidupan termasuk keyakinan dan keimanan umat beragama (khususnya Islam).

“Pandemi Covid-19 itu bukan hanya persoalan kesehatan tetapi sudah masuk pada persoalan kemanusiaan dan keagamaan,” terang H. Supriana saat melakukan sosialisasi Edaran Menteri Agama Nomor : 21 dan 22 Tahun 2021 di KUA Kalipucang, Rabu (3/8).

Pada acara yang dihadiri seluruh Penyuluh Agama Islam dan P4N KUA Kec. Kalipucang, Supriana menyebut masih banyak masyarakat yang mempertentangkan keyakinannya antara rasa takut kepada Tuhan dengan takut kepada penyakit, padahal manusia diperintahkan Allah untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu, lalu bertawakkal.

“Mayoritas sudut pandang keagamaan kita ini adalah ahlu sunnah waljamaah yang menyeimbangkan antara syariat dan hakikat,” jelasnya.

“Aqidah ahlu sunnah wal jama’ah menyakini hakikat tidak boleh dikalahkan dengan syariat, tapi syariat menyertai hakikat, sehingga upaya lahiriah dan batiniah dalam menyikapi Pandemi ini harus seiring sejalan,” sambungnya.

Selain itu, menurutnya narasi-narasi yang keluar dari beberapa tokoh termasuk tokoh agama yang mempersoalkan penerapan protokol kesehatan khususnya dalam pelaksanakan ibadah salat seperti menjaga jarak, padahal secara syariat membolehkan karena dalam keadaan darurat.

“Masih ada narasi-narasi yang keluar dari tokoh agama yang memberikan pengaruh kepada masyarakat terutama yang mempersoalkan penerapan prokes, masih ada di antaranya tokoh yang mengandalkan hanya kuasa dan takdir Allah sehingga menafikan ikhtiar,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta Penyuluh Agama P4N yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mampu menjawab dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah.

“Dalam masalah keagamaan, Kementerian Agama sami’na waatona dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak mungkin pemerintah dalam hal ini Kemenag mengeluarkan surat edaran kalau tidak ada sandarannya dari Fatwa MUI,” jelasnya.

“MUI itu ulama yang tafaqquh fiddin, tidak sembarangan orang-orang yang ada di dalamnya, mereka benar benar yang paham tentang agama, tidak mungkin majelis fatwa mengeluarkan fatwanya sendiri pasti mereka muttafaqun alaihi yang berbeda dengan tokoh agama yang secara individual mengeluarkan pandangan sendiri,” tutupnya.

Sosialiasi Edaran Menteri Agama mulai Nomor 16 s.d 22 Tahun 2021 berkaitan dengan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19 telah disampaikan kepada seluruh pegawai KUA termasuk Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4N) yang ada di setiap desa di Kabupaten Pangandaran.

6 IAIN Resmi Berubah jadi UIN, Ini Daftarannya

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jakarta — Proses perjalanan panjang transformasi kelembagaan PTKIN IAIN menjadi UIN akhirnya telah selesai. Usulan 6 IAIN menjadi UIN telah diteken perpresnya oleh presiden Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2021.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag, Prof. Suyitno berharap agar berubahnya bentuk kelembagaan PTKIN IAIN menjadi UIN harus diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas. “Jangan sampai secara kelembagaan sudah menjadi UIN namun rasanya masih IAIN”, pintanya.

“Ini adalah capian yang membanggakan kita semua. PTKI yang telah berubah bentuk menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan Islam dan Sains serta memiliki distingsi terhadap prodi yang ada dengan kampus lain”, tegasnya.

Ia juga menegaskan dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti revolusi industri 4.0, perguruan tinggi harus memiliki paradigma strategi dan cara pengelolaan yang baru.

“Hal ini diharapkan agar perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dimunculkan revolusi industri 4.0. Ketidakmampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman menjadikan lembaga tidak responsif serta lambat”, jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad, mengingatkan agar mandat institusi transformasi kelembagaan menjadi Universitas (UIN) bagi 6 PTKIN tidak memperlemah rumpun ilmu-ilmu keislaman (Islamic studies).

“Perubahan ini tetap harus memperkuat ajaran Islam Wasathiyah dan jangan sampai kedepan malah Universitas hanya akan menjadi rumah bagi orang lain (home for others),” terang Adib.

Berikut daftar perubahan bentuk IAIN menjadi UIN:

1. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

2. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

4. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

6. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Sumber : Humas Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Idul Fitri Bersamaan dengan Peringatan Kenaikan Isa Al Masih, Ini Pesan FKUB Pangandaran

Ketua FKUB Pangandaran KH. Dadang Hoerumansah saat ditemui Redaksi Tadzkiroh dikediamannya Desa Cempaka Cigugur, Rabu (12/5/2021).*//Foto : Andri Nazaruddin

Cigugur, Tadzkiroh.com — Umat Islam saat ini sedang merayakan Idul Fitri 1 Sayawal 1442 Hijriah setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Bersamaan dengan momen berlebaran, umat Kristiani pun merayakan salah satu hari besar agama mereka, yakni Kenaikan Isa Almasih.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Pangandaran pun ikut merespons momen tersebut dan memberikan imbauan, tujuannya agar perayaan hari besar dua agama berbeda dapat berjalan dengan lancar.

“Kami atas nama pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kab. Pangandaran, mengajak kepada masyarakat Kab. Pangandaran, kepada umat muslim maupun non muslim untuk saling menghormati, saling menghargai dalam kondisi keberagaman saat ini,” Tutur Ketua FKUB Pangandaran KH. Dadang Hoerumansah saat ditemui Redaksi Tadzkiroh dikediamannya Desa Cempaka Cigugur, Rabu (12/5/2021).

Ia juga mengingatkam agar masyarakat bisa merayakan momen hari besar itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Tanggal 13 mei 2021 ada dua hari raya yang berbarengan menurut kalender masehi. Yaitu Hari Raya Idul Fitri 1442 H bagi umat Islam dan hari Kenaikan Isa Al Masih bagi umat Nasrani, mari kita sama-sama menjalankan kewajiban masing-masing dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan,” imbuhnya. (Andri Nazaruddin)

Khutbah Idul Fitri 1442 H/ 2021 Bahasa Sunda

Hebat, Guru Madrasah di Pangandaran Sudah Terbitkan 12 Buku

Pangandaran -Tim Redaksi Tadzkiroh.com — Guru madrasah Tsanawiyah yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Pangandaran kembali meluncurkan sebuah karya tulis yang dituangkan dalam bentuk buku.

Buku berjudul “Guru Pembalajaran Kumpulan Pena Guru-Guru di Pesisir Pantai” setebal 157 halaman merupakan karya kolaboratif berbagai pemikiran para pendidik sebagai bentuk ekpresi pemikiran tematik dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Saat ditemui diruang kerjanya, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, H. Nana Supriatna mengapresiasi atas terbitnya buku tersebut, tak hanya itu menurutnya hasil karya tulis dari guru madrasah di Pangandaran turut menghiasi literasi khazanah dunia pendidikan.

“Apresiasi yang setinggi tingginya, alhamdulillah buku ini lahir dari pengalaman mereka selama mengajar dan dari pengalaman-pengalaman mereka mendampingi peserta didiknya yang menjadi sebuh catatan yang dijadikan sebuah karya.” ungkap Nana kepada Humas, Jum’at ( 30/4).

“Kami mengucapkan terimakasih dan merasa bangga kepada para penulis yang telah menumpahkan konsentrasi nya untuk menerbitkan sebuah karya yang sangat berharga dan bermakna.” tambahnya.

Lebih lanjut, Nana mengungkapkan, propesionalisme guru sebagai tenaga startegis dalam pembangunan nasional adalah bentuk dari profesionalitas guru sebagai praktisi pendidikan.

“Ini harus terus dikembangkan,” ujar pria kelahiran Kota Banjar 1974.

Nana berharap, kedepannya bisa muncul lagi sebuah karya yang berangkat dari kasus-kasus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau opini tentang pendidikan masa depan yang melaraskan konsep madrasah hebat bermartabat.

“Karena memang Pangandaran ini sebagai tempat tujuan wisata dunia, kami harapkan terbit buku versi bahasa asingnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Nana mengajak peserta didik lainnya untuk terus aktif menyumbangkan karyanya dalam bentuk tulisan serta membangun budaya literasi.

“Buku ini layak untuk dibaca tentunya untuk praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan juga penentu kebijakan karena di dalamnya berbicara nalar, berbicara tentang pengalaman-pengalaman seorang pengajar juga berbicara opini-opini pendidikan,” tutupnya.

Buku yang ditulis oleh 17 guru madrasah Tsanawiyah ini diterbitkan Farha Puataka pada April 2021. Adapun penulis yang tergabung antara lain Dede Kusnandar, Ahmad Jaeni, Sulastri, Nenda Muslihin, Ruslan Zaenudin, Hendra Yuda Permana, Muhamad Entis Sutisna, Gilang Fitri Ayuni, Zulfanur, Tita Astira, Muhammad Hilaman S, Yayat Rohayati, Rinda Fauzian, Didin Sahidin, Yani Mulyani, Suradi, Ginanjar Yusuf.

Selain buku Guru Pembalajaran Kumpulan Pena Guru-Guru di Pesisir Pantai banyak juga buku yang sudah terbit diantaranya buku Panduan Praktikum Asik dan Menyenangkan.

Ada juga buku berjudul Madrasah Diniyah Studi tentang Konstribusi Madrasah Diniyah di Era Globalisasi, Pendidikan Ahlak Karimah Berbasis Kultur Kepesantrenan, Isu-Isu Kontemporer PAI, How Tobe A Writer, Pengantar Pisikologi Pengembangan, Pemikiran Pendidikan Al Zarnuji yang ditulis Rinda Fauzian.

Kemudian buku Kepemimpinan Kepala Madrasah yang ditulis Ruslan Zaenudin, kemudian karya Suardi yaitu buku Intisari IPA SD kelas 4, 5, 6, Intisari IPA SMP Kelas 7, 8, 9. Siap menghadapi UN edisi 5 tahun. (Andri Nazarudin)