Cijulang — Ikatan Pemuda Dusun Bantarkawung Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran menggelar aksi penggalangan donasi kamausiaan untuk Palestina, Jumat (24/11).

Koordinator penggalangan dana Dadang mengatakan, aksi galang dana yang mereka lakukan merupakan dukungan terhadap masyarakat sipil di Palestina yang tengah menderita akibat serangan membabi buta dari militer Israel.

“Ini merupakan bentuk dukungan dan solideritas dari warga untuk Palestina” ungkapnya.

Dasang mengatakan gerakan peduli Palestina yang dilakukan di jalan desa yang menghubungkan Cijulang dan Cibanten tidak menargetkan nominal jumlah donasi yang diberikan. Sebab, aksi ini bertujuan untuk menampung rasa simpati masyarakat sebanyak-banyaknya.

“Alhamdulillah warga dan juga para pelajar menyambut baik,” tuturnya.

Dadang mengaku banyak warga yang secara sukarela telah menyumbangkan uang mereka. Kendati begitu, dia memastikan aksinya terus dilakukan hingga mampu mengumpulkan dana yang lebih besar lagi.

“Alhamdulillah dana baru terkumpul baru 3.073.500” katanya.

Dadang menambahkan total dana yang berhasil dikumpulkan melalui aksi penggalangan ini nantinya akan disalurkan kepada warga Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional.

“Kita masih koordinasi apakah nanti dikumpulkan melalui MUI Desa dulu apakah ke UPZ KUA Kecamatan atau ke langsung UPZ Kementerian Agama” jelasnya.

“Pada prinsipnya, apa yang telah kami lakukan saat ini melalui ikatan pemuda Bantarkawung, Karangtaruna, DKM dan unsur lainnya, dapat meringankan saudara kita di Palestina” ungkapnya.

Sementara dari hasil penggalangan dana tingkat Kabupaten Pangandaran yang di tampung oleh Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran per tanggal 22 November 2023 mencapai 129.661.800.

Dalam laman resminya Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dana yang terkumpul dari warga, instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, nantinya akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI.

Parigi (Humas) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Supriana mendorong agar semua pondok pesantren di Pangandaran dapat mewujudkan kemandirian.

Hal ini sebagaimana di ungkapkan Kakankemenag saat menyerahkan pembaruan ijin operasional pondok pesantren se wilayah Kec. Parigi dan Cigugur di Pesantren Riyadlushorfi Walmantiq Jamanis Parigi, Senin (24/01/2022).

“Pesantren tidak hanya berhenti pada kajian keagamaan tapi harus menyentuh kepada kesadaran sosial dan penggerak ekonomi, maka kyai dan santri harus memiliki jiwa seorang interpreneur, ” katanya.

Menurut H. Supriana, di Indonesia pesantren memiliki pendidikan agama yang khas, bahkan lembaga pesantren lah yang sampai saat ini konsisten transformasikan risalah agama dan suguhkan sistem pendidikan islam yang komperhensif.

Ia menjelaskan, ada 3 fungsi pesantren sebagaimana tertuang dalam UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, disebutkan bahwa selain memiliki fungsi pendidikan dan dakwah, pesantren juga harus menjadi fungsi pemberdayaan umat.

“Fungsi pendidikan tiada lain adalah transformasi ilmu, fungsi dakwahnya pesantren harus jadi central berbagai macam kehidupan termasuk di dalamnya keagamaan dan sosial kemasyarakatan dan kehadiran pesantren ini juga harus betul-betul sebagai sentral ekonomi umat,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi adanya green house pengelolaan buah melon yang dikembangkan Pondok Pesantren Jamanis yang nantinya bakal memberikan dampak kesejahteraan bagi pesantren dan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah pesantren Jamanis ini sudah memulai menapaki,” tuturnya.

Di hadapan para pimpinan pesantren se Kec. Parigi dan Cigugur, ia mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama di antara pesantren untuk kemajuan pesantren di Pangandaran.

“Kemarin saya di Langkaplancar menyampaikan, antarpesantren yang satu dengan yang lainnya harus saling mendukung dan berkah memberkahi,” tutupnya.

Penetapan pembaruan ijin operasional pondok pesantren yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sudah di sampaikan kepada 51 pesantren yang tersebar di 5 Kecamatan yakni Kec. Cijulang, Cimerak, Cigugur Langkaplancar dan Parigi.

Hadir dalam penyerahan ijin operasional pondok pesantren Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kegamaan H. Nana Supriatna.

Pangandaran (HUMAS ) — Guru Non PNS Madrasah di Jawa Barat akan mendapatkan jaminan kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana terungkap dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik bidang keagamaan Provinsi Jawa Barat yang digelar Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Pemprov dan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat di Hotel Arnawa Pangandaran, Jumat (29/10).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Adib memastikan seluruh tenaga pendidik keagamaan termasuk guru madrasah non-PNS akan mendapatkan jaminan perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentu ini program dan terobosan yang luar biasa yang dilakukan Gubernur dan jajaran Pemprov Jabar, kami dari Kementerian Agama ini hanya penerima manfaat, kami sangat berterimakasih kalau bahasa pak Menteri Agama itu bila perlu kami cium tangannya karena telah memperjuangkan guru-guru ngaji di Jabar yang telah mendidik anak-anaknya dengan tulus ikhlas,” tutur Adib.

“Kalau ada perhatian dari kita Insyallah akan membuat mereka semangat dan ini merupakan bentuk amal saleh kita,” katanya.

Terkait dengan data penerima jaminan kerja bagi tenaga kependidikan agama di Jawa Barat, pihaknya akan terus diperbaiki guna menjadi lebih valid dan diharapkan tidak menimbulkan persoalan ke depannya.

“Dari 150.000, 91 ribu adalah guru honorer di madrasah kemudian
60 ribu dari pesantren, belum lagi kita punya lembaga TPQ yang jumlahnya besar, juga lembaga DTA yang lembaganya eksis sejak sebelum kemerdekaan,” sebutnya.

“Jadi kita memang punya umat yang cukup banyak, data kelembagaan pondok pesantren saja mencapai 15.500 dan semuanya swasta dan dipastikan semuanya honorer jadi ini bisa menjadi lingkup dari sasaran program kita yang sangat luar biasa ini,” terangnya.

Dalam forum yang dihadiri Kepala Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat, Barnas Abidin, Kasubag Kesra Supriadi, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kakanwil Kemenag Jabar, H. Adib, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kepala Bidang Urais dan Binsyar, BPKAD Jabar berharap Pemprov juga bisa mengcover para tenaga pendidik keagamaan non muslim.

“Karena Kemenag juga tidak hanya menaungi umat Islam saja tetapi menanungi semua umat bergama,” pintanya.

Sementara itu Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Oki menyampaikan, data penerima jaminan kerja tenaga kependidikan agama tercatat sebanyak 150.842.

“Proses pengolahan data di awali pada tahun 2020 target peserta yang akan dibantu kepada tenaga pendidik sejumlah 247.000 dan selanjutnya data yang kami yang terima dari Kemenag data pendidik madrasah, pontren dari Kemenag sebanyak 232.102 tenaga kerja pendidik dan kami verifikasi tahap pertama secara manual dengan adanya pengurangan data karena NIK tidak valid dan akhirnya kita mendapatkan data pada saat itu 204.832,” paparnya.

“Verifikasi ditahap kedua kami cek kembali ada beberapa NIK yang tidak valid dan batas usia diatas 65 tahun sehingga jumlahnya menjadi 150.842,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, persyaratan peserta bukan penerima upah harus telah memiliki e-KTP dengan terdaftar secara valid sesuai yang daftar di Disdukcapil, usia di bawah 65 tahun, dan belum terdaftar dengan profesi yang sama.

“Kalau tenaga pendidik sudah jelas ya dengan aktifitas pekerjaannya mempunyai aktivitas kerja karena kalau tidak ada profesi atau pekerjaannya sulit menetapkan ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja,” terangnya.

Ia menambahkan, nantinya program yang dilindungi untuk tenaga pendidik keagamaan adalah program bentuk jaminan sosial bersifat asuransi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian karena sakit atau kecelakaan kerja.

Lebih lanjut ia memaparkan, nantinya jumlah iuran per orang yang telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat jumlahnya Rp 16.800,- per orang/bulan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja Rp 10.000, JKM Rp 6.800 segmen bukan penerima upah.

Sebelumnya Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Rekor MURI Kategori Perlindungan Program Jamsostek Kepada Tenaga Kerja Bidang Keagamaan Terbanyak tahun 2021. Rekor MURI diraih Jabar atas perlindungan tenaga kerja bidang keagamaan kepada 150.842 guru ngaji se-Jawa Barat. 

Program Jaminan Sosial untuk Tenaga Pendidikan Keagamaan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan