Jumat, Desember 2, 2022
Beranda Penulis Dikirim oleh Redaksi Tadzkiroh

Redaksi Tadzkiroh

176 KIRIMAN 0 KOMENTAR

Pelayanan Penyelenggaraan Haji aka Terus Diperbaiki

Pangandaran (Redaksi) — Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443H/ 2022M mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPR RI.

Kepala Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Dirjen PHU Kemenag RI, H. Zainal Ilmi, saat menjadi narasumber pada acara Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengungkapkan di balik kesuksesan penyelenggara ibadah haji 2022 masih ada catatan yang akan diperbaiki guna penyelenggaraan ibadah haji kedepan menjadi lebih baik.

“Untuk perbaikan kedepan, pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembimbing ibadah selama berada di Arab Saudi, terutama pembimbing perempuan,” ungkap H. Zainal Ilmi, Senin (14/11/2022). 

“Jadi kualitas jemaah pembimbing ini akan ditingkatkan, kemudian kuantitas jumlahnya bertambah terutama perempuan,” sambungnya.

Sedangkan catatan yang kedua adalah pembahasan tentang kepastian jadwal penerbangan yaitu harus dilakukan lebih awal bersama dengan pihak GACA Arab Saudi.

Kemudian catatan perbaikan layanan yang ketiga menurutnya, akan ada evaluasi terhadap pola bimbingan ibadah manasik haji yang dilakukan baik tingkat KUA Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota.

“Jadi mohon kepada teman teman yang ada di KUA dan Kemenag lebih lagi mengupgrade diri kita tentang perjalanan manasiknya supaya jemaah haji paham tentang manasik itu dan sesuai dengan rukun dan syaratnya, ” ujarnya.

“Kelima melakukan evaluasi terhadap pelayanan penerbangan akibat persentase keterlambatan pemberangkatan penerbangan antara 15% s.d. 20% dan banyaknya revisi jadwal,” imbuhnya.

Sedangkan catatan keenam, pihak Kemenag akan mengenakan sanksi kepada pihak majmuah yang melakukan pelanggaran kontrak layanan akomodasi di Madinah.

“Dan ini Sebagian sudah dilakukan untuk perbaikan haji kedepan ,” tegasnya.

Sedangkan perbaikan layanan yang keenam kata pria yang pernah menjabat Kaakankemenag Kota Banjarbaru KalSel, yaitu pengendalian pelaksanaan ibadah sunnah yang mengakibatkan kelelahan bagi Jemaah seperti umrah yang dilakukan sebelum hari arapah yang itu mengakibatkan kelelhan bagi Jemaah.

“Perbaikan layanan yang akan dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan profesionalitas petugas haji dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada Jemaah, serta memperkuat koordinasi dengan pihak otoritas Arab Saudi, terkait  lokasi tenda dan tersedianya kemudahan akses bagi petugas haji untuk evakuasi Jemaah sakit,” ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan bahwa ke depan, Kemenag akan meminta kepada syarikah untuk memberikan nomor/papan petunjuk pada setiap tenda di maktabnya masing-masing di Mina dan Arafah dan menyempurnakan sistem pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Angkatan XIV dilaksanakan di Hotel Horison Pangandaran. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Surahman Hidayat dan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Badruzaman, Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah H. Hilman Saepullah serta diikuti oleh staf PHU, penyuluh, penghulu, ketua KBIHU dan tokoh masyarakat di wilayah Pangandaran, dan Kuningan.

13 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Calon Komisioner Baznas Kab. Pangandaran

Parigi (Humas) – Tiga belas peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangandaran periode 2022 -2027.

“Alhamdulillah seleksi calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran sudah menyelesaikan tahapan yang ke-2 yakni verifikasi dokumen administrasi peserta dan yang lain-lainnya,” terang KH. Otong Aminuddin anggota Pansel Baznas, Senin (22/08/2022) di Aula Setda Pangandaran.

H. Otong yang juga menjabat Ketua MUI Kab. Pangandaran menjelaskan, pelamar yang berhasil lolos seleksi administrasi nantinya wajib mengikuti tahapan tes uji kompetensi/ tes tulis.

“Jadi para peserta yang lolos di seleksi administrasi nantinya harus mampu menjawab dengan baik soal-soal yang disodorkan dari Pansel, ada juga tes seperti baca kitab kuning,” imbuhnya.

Setelah dilakukan tahapan uji kompetensi selanjutnya calon pimpinan Baznas akan dihadapkan pada uji publik. Ia mengatakan, uji publik sedang dirumuskan.

“InsyaAllah kami akan selenggarakan uji publik, jadi nanti tim panitia seleksi akan mengundang para agnia, asosiasi pengusaha yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk menanggapi para calon komisioner Baznas periode 2022 -2027 yang telah lulus uji kelayakan kira-kira begitu,” tuturnya.

“Jadi calon pimpinan Baznas yang sudah diseleksi diminta ditanggapi oleh para agnia agar mereka lebih tertarik menyerahkan infak dan zakatnya kepada Baznas,” pungkasnya.

Berikut ini daftar pelamar yang lolos seleksi administrasi calon Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangandaran periode 2022 -2027 :

  1. Mas’ud
  2. Dodong Badruzaman
  3. Husni Saepul Yamin
  4. Hendri Suganda
  5. Rahmat
  6. Rikrik Hendrik
  7. Iwan Iswanto
  8. Suryana Fatah
  9. Asep Dudu Sa’udin
  10. Saholi
  11. Iwan Hadiana
  12. Suryana
  13. Maman Mansyur

Fokus Turunkan Stunting di Pangandaran, Wabup Kukuhkan TPPS Tingkat Kecamatan

Parigi (Redaksi) — Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran.

Wabup yang juga selaku Ketua TPPS Kab. Pangandaran meminta para Camat segera membentuk tim TPPS di tingkat desa.

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat mengemban tugas kepada para camat se-Kabupaten Pangandaran sebagai ketua tim Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan harus segera membentuk tim di tingkat Desa,” kata Wabup dalam sambutannya di Aula Setda, Rabu (10/8).

Selain itu, ia juga meminta para camat untuk segera mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di setiap TPPS Kecamatan.

“Tugas dari tim TPPS di tingkat kecamatan juga memiliki tugas menyediakan data melaksanakan pendampingan di lapangan serta mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan” pintanya.

Wabup menjelaskan bahwa stunting merupakan posisi gagal tumbuh yang diakibatkan kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh lainnya termasuk otak.

“Penurunan stunting memerlukan kompetensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkornisasi di antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa dan seluruh pemangku kepentingan” imbuhnya.

Oleh karena itu Wabup memandang perlu adanya program kerja yang dibuat dan dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan antara OPD dan masyarakat juga inovasi-inovasi yang dimunculkan sesuai dengan kearifan lokal.

“Agar intervensi dapat berjalan dengan optimal diperlukan penajaman strategi serta komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan di setiap tingkat kemitraan, apalagi Pak Bupati sudah mencanangkan paling lambat tahun 2023 sudah tidak ada lagi stunting di Pangandaran,” ujarnya.

Usai pengukuhan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bapeda Pangandaran terkait konvergensi percepatan penurunan stunting di Kab. Pangandaran, dan pemaparan program kerja TPPS Kabupaten oleh Sekertaris TPPS Kabupaten.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kab. Pangandaran H. Kusdiana, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Pangandaran Hj. Ida Nurlaela Jeje Wiradinata, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, H. Supriana, para Camat beserta TP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas se-Kab. Pangandaran, unsur Dinas Kesehatan, TNI dan Polri dan unsur terkait.

Hadiri Pelantikan PGM Pangandaran, Buapti Pangandaran : Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa


Kalipucang — Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menghadiri pelantikan Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kab. Pangandaran periode 2022-2027 di Aula Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Kalipucang, Selasa (26/7)

Bupati Jeje dalam sambutannya mengatakan, pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik dan berkualitas SDM suatu bangsa dapat ditingkatkan.

“Kemajuan suatu bangsa, kemajuan sebuah peradaban tentu pondasinya adalah pendidikan,” katanya.

Bupati mengatakan, ketika di penghujung Perang Dunia II, saat itu Hirosima dan Nagasaki dua kota di Jepang hancur luluh lantah akibat bom atom yang dijatuhkan pihak sekutu Amerika, Kaisar saat itu tidak menanyakan berapa tentara yang masih hidup tetapi berapa guru yang masih tersisa.

“Tahun 1945 Indonesia merdeka, Jepang hancur luluh lantah tetapi hari ini karena negara Jepang konsen dalam Pendidikan, hari ini Jepang menjadi sebuah negara yang amat sangat luar biasa,” ucapnya.

Pada kegiatan bertajuk Mewujudkan PGM Indonesia menjadi Organisasi Mandiri dan Profesional yang Mampu Mewujudkan Guru Madrasah Berkualitas, Sejahtera dan Bermartabat, Bupati mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi perhatian serius.

Menurut Jeje, Pangandaran sebagai daerah wisata yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan, pendidikan karakter, pengutan nilai-nilai religiusitas perlu terus dilakukan.

“Hadirin sekalian, pendidikan agama menjadi pondasi dan perhatian penting kita, dan tentu saya kira kiprah guru-guru PGM selama ini tentu sangat dirasakan betul manfaatnya,” imbuhnya.

“Banyak hal yang tentu harus kita komunikasikan dan koordinasikan.
Kewajiban saya sebagai pemimpin bukan hanya membangun jalan, membangun infrastruktur itu ukurannya mudah tetapi membangun sebuah peradaban saya kira tidak mudah dan variabel yang utamanya itu adalah guru.” tambahnya.

Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Supriana menyebut ada sebanyak 1669 guru madrasah di Pangandaran dari mulai jenjang RA hingga MA, potensi itu menurutnya menjadi sebuah kekuatan bagi Pangandaran dalam rangka merawat mengembangkan SDM khususnya anak-anak didik.

Oleh karena itu ia berharap Pemkab memiliki perhatian khusus bagi madrasah karena memang bagain tidak terpisahkan dari SDM Pangandaran.

“Bapak Bupati kami berharap madrasah khususnya guru pada umumnya mendapatkan perhatian dan apresiasi karena memang bagain yang tidak terpisahkan dari SDM pangandaran dan alhamdulilah selama ini PGM telah mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemkab termasuk sarana prasarana,” ujar Kakankemenag.

Ia juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kab. Pangandaran Periode 2022-2027 yang baru saja resmi dilantik, ia berharap PGM berkontribusi untuk kemajuan madrasah.

“Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Dede dan semua pengurus mudah-mudahan menjadi momen awal untuk membangkitkan semangat dalam pengabdian untuk madrasah,” tuturnya.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan juga prosesi potong tumpeng dalam rangka memperingati hari hahir PGM Indonesia ke-14 dan penyerahan tanda penghargaan kepada guru dengan pengabdian terlama di jenjang RA, MI, MTs, MA.

Pelantikan PGM juga dihadiri, Ketua PP PGM Indonesia H. Yaya Rospandi, Ketua PW PGM Indonesia Provinsi Jawa Barat, H. Hasbullah, Ketua PGRI Kab. Pangandaran, Kabag Kesra Setda, Pimpinan Bank BRI, dan BSI.

Pubertas Agama di Kalangan Remaja

Penulis : Wifa Lutfiani Tsani, M.HI Dosen Fakultas Syriah Institut Agama Islam Darusalam (IAID) Cimais.

 

Istilah pubertas agama seringkali menjadi perbincangan hangat dalam diskusi mahasiswa. Sudah sejak dahulu agama menjadi isu yang  paling menarik untuk dibicarakan, meski terkadang sensitifitas agama jauh lebih kuat dibanding isu-isu lain. Sisi positif dan negatif pubertas agama tentunya selalu berjalan beriringan, disatu sisi pubertas agama dinilai sebagai langkah atau gerbang menuju kebaikan namun disisi lain pubertas agama menjadi boomerang bagi keberagamaan seseorang. Penyakit dari pubertas agama itu sendiri banyak ditemui di kalangan remaja terutama perempuan patah hati dan perempuan mapan yang berada di tahap penantian jodoh. Hal ini berdasarkan analisis penulis dengan melihat fakta disekelilingnya.

Dewasa ini hijrah menjadi fenomena yang menarik di kalangan remaja, jika tidak diarahkan dengan benar hijrah inilah yang akan mengantarkan pada penyakit pubertas agama. Sebagian besar perempuan patah hati cenderung memilih jalan untuk berhijrah, berusaha memperbaiki diri demi menemukan pengganti yang lebih baik dari laki-laki sebelumnya. Pada hakikatnya dalam Islam tidak mengenal pacaran, Islam hanya menganjurkan ta’aruf sebagai langkah perkenalan menuju hubungan yang lebih serius.

Fenomena hijrah yang semakin mewabah di kalangan remaja menjadi perhatian baru untuk ditelaah seberapa matang mereka dalam beragama. Apabila seseorang baru saja mengenal agama, maka perlu adanya pendampingan khusus untuk membimbing pendalaman agama sehingga ilmu yang diterima sesuai dengan apa yang semestinya. Karena, pubertas agama seringkali bermuara pada pemahaman radikal.

Ibarat seseorang yang baru saja menginjak masa remaja, mereka memiliki sisi eksternal  pubertas yaitu dengan mencari jati diri dan berusaha menunjukkan eksistensi sebagai seseorang yang bangga akan label “remaja”. Begitu juga halnya seseorang yang baru mengenal agama, dalam keberagamaannya mereka masih butuh eksistensi atau pengakuan dari orang lain, bahkan sesekali berusaha memberi petuah agama yang isinyapun belum tentu dianalisis secara holistic.  Namun, lagi-lagi penulis menekankan bahwa bukan berarti seseorang yang baru beragama itu buruk akan tetapi sebagian besar yang terlihat dipermukaan masih harus banyak mengevaluasi cara dan model keberagamaannya.

Menurut Ibnu Rusyd, daya serap terhadap nilai keagamaan setiap orang bergantung pada fitrah dan intelek yang dimiliki, pun hal itu erat kaitannya dengan tingkat pemahaman keberagamaan. Ibnu Rusyd mengklasifikasikannya menjadi 3 golongan, diantaranya :

Pertama, Khatabiyun (golongan retorik). Golongan ini termasuk golongan dengan daya serap yang lemah atau awam, harus adanya bimbingan, tuntunan dan banyak dibekali ceramah.

Kedua, Jadaliyun (golongan dialektis). Golongan jadaliyun menempati tingkat lebih tinggi dibanding golongan khatabiyun, metode penalaran tidak berhenti pada pemahaman makna. Golongan jadaliyun melakukan takwil terhadap sumber-sumber yang sukar untuk dipahami secara lahiriyah atau rasional.

Ketiga, Burhaniyun (golongan demonstratif). Pada tingkat ini, metode penalaran seseorang sudah berada di wilayah puncak berpikir. Golongan burhaniyun mampu menangkap nilai agama lebih luas dan mendalam.

Dalam Islam, sumber hukum dan kajian agama sangatlah beragam seperti Al-Quran, hadist, kitab kuning, ijtihad ulama, buku dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang baru mengenal agama harus menelaah dan mengkaji agama dari sumber secara keseluruhan, sejatinya ilmu agama tidaklah cukup hanya didapat dari beberapa halaman buku saja. Dalam Islam terdapat ilmu fikih, nahwu, shorof, dan lain sebagainya, semua memiliki keterkaitan dengan dasar implementasi beragama. Sebagai contoh metode penelitian hukum Islam berdasarkan ilmu fikih, pisau analisis kajian dapat dilihat dari banyak aspek seperti Maqosidhu Syari’ah, Nasikh Mansukh, Urf, Saddudz Dzari’ah, istishab dan lain sebagainya. Jiwa critical thinking harus tumbuh beriringan sejak seseorang mulai berhijrah.

Menyoal hijrah pun hari ini terdapat pergeseran pengertian, hijrah saat ini berbeda dengan hijrah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Saat ini hijrah dikenal sebagai proses peralihan dari sosok yang kurang baik menjadi lebih baik. Sedangkan dahulu, istilah hijrah adalah perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan menyoal pribadi orang yang berhijrah. Eratnya korelasi antara hijrah, remaja dan pubertas agama harus menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan dalam lingkup agama agar tidak terjadi fanatism atau radikalism beragama.

Penulis : Wifa Lutfiani Tsani, M.HI Dosen Fakultas Syriah Institut Agama Islam Darusalam (IAID) Cimais.

Cegah PMK, MUI Kab. Pangandaran dan Kemenag Gelar Rakor Persiapan Qurban

Parigi (Redaksi Tadzkiroh.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Pangandaran dan Kantor Kementerian Agama dan menggelar rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan jelang pelaksanaan Ibadah Qurban 1443H / 2022M di tengah berkembangnya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Supriana mengajak semua pihak ikut terlibat melakukan berbagai upaya seperti mengedukasi masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran, sekaligus juga memastikan hewan qurban tetap sehat dan memenuhi syarat sah khususnya dari segi kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.

“Kementerian Agama tentu punya kepentingan untuk memastikan kenyamanan bagi umat islam dalam melaksanakan ibadah baik itu shalat Idul Adha maupun kegiatan penyembelihan hewan qurban,” tuturnya di Woody Vila Parigi, Senin (04/07).

Sekretaris Umum MUI Kab Pangandaran, H. Hilman Saepullah mengatakan, rakor yang melibatkan Dinas Peternakan, Polres, Para Pimpinan ormas islam, Ketua SQB Kab. Pangandaran, Ketua MUI Kecamatan Se-Kab. Pangandaran merupakan bentuk tindak lanjut dari terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 juga hasil Rakor MUI di tingkat Provinsi pada tanggal 8 Juni 2022.

“MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 32 Tahun 2022, fatwa ini sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Ibadah Qurban saat wabah PMK” tuturnya.

Sementara itu Kasat Binmas Polres Pangandaran AKP Didi Sutardi menyatakan pihaknya akan terus melakukan upaya agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasikan kepada para penjual hewan ternak,” jelasnya.

Didi mengatakan upaya selanjutnya pihaknya akan memberlakukan pemeriksaan di semua pintu masuk ke wilayah Pangandaran juga akan membentuk satgas khusus penangan PMK.

“Tidak perlu khawatir tetapi harus waspada saling mengingatkan, saling mensosialisasikan. Intinya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan situasi aman dan nyaman kepada warga masyarakat Pangandaran menjelang perayaan Idul Adha nanti,” tuturnya.

Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Kab. Pangandaran diketahui jumlah ternak positif PMK tercatat ada sebanyak 230 hewan ternak dengan rincian Kecamatan Cigugur sebanyak 23 ternak, Cijulang 122, Cimerak 8, Kalipucang 14, Pangandaran 24, Parigi 1, Sidamulih 38 m.

drh. Rosania  Khoeriyah (Dinas Pertanian) menjelaskan bahwa  daging sapi yang terjangkit wabah PMK masih bisa dikonsumsi, tetap aman, namun perlu pendekatan teknis dan prosedur tertentu.

“Tidak ada masalah dengan dagingnya, dagingya bisa dimakan, aman untuk kita aman untuk manusia, ” paparnya.

Rosania menjelaskan Penyakit mulut dan kuku hanya menyerang hewan ternak, jadi tidak akan  menularkan kepada mansuisa hanya saja manusia bisa menjadi agen penyebaran virus.

“Ke manusia tidak menularkan, tapi bisa menularkan melalui manusia. Misalnya panitia qurban menyembelih hewan qurban yang bergejala PMK setelah itu mereka pulang tanpa mandi dan bersih bersih terlebih dahulu ke rumah, di  rumahnya memiliki ternak sapi bisa saja tertular,” katanya.

Guna pencegahan penyebaran virus PMK, ia menghimbau kepada para panitia qurban di masjid dan mushola untuk memperhatikan kebersihan personil penyembelihan dan pembagian daging qurban, selain itu ia juga menyarankan agar pemotongan hewan qurban jauh dari kandang ternak lain.

Berikut tips yang dibagikan Dinas Pertanian Kab. Pangandaran untuk konsumen rumah tangga terkait dengan daging dan susu pada saat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukan zoonosis artinya tidak dapat menular atau menginfeksi ke manusia. Jadi mengonsumsi daging dan susu yang telah dimasak dengan benar aman dan sehat.

Berikut tips yang dibagikan Dinas Pertanian Kab. Pangandaran untuk konsumen rumah tangga terkait dengan daging dan susu pada saat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukan zoonosis artinya tidak dapat menular atau menginfeksi ke manusia. Jadi mengonsumsi daging dan susu yang telah dimasak dengan benar aman dan sehat.

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukan zoonosis artinya tidak dapat menular atau menginfeksi ke manusia. Jadi mengonsumsi daging dan susu yang telah dimasak dengan benar aman dan sehat.

2.Daging dan jeroan yang diperoleh, sampai di rumah jangan dicuci agar jika terdapat cemaran virus pada daging dan jeroan maka virus tidak mencemari lingkungan melalui air cucian.

3.Daging harus langsung dimasak dengan merebus pada air (kuah) yang mendidih selama minimal 30 menit atau dinginkan, lalu bekukan jiga daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer maka daging Bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin (Chiller) minimal 24 jam di kulkas atau diolah.

4.Pastikan memilih jeroan yang sudah direbus atau jika jeroan masih mentah, rebus dahulu dalam air mendidih selama 30 menit sebelum disimpan.

5.Susu (sapi atau kambing) harus dimasak mendidih minimal 5 menit sambil diaduk perlahan (supaya tidak ada bagian yang hangus di dasar panci),

6.Talenan, pisau, wadah yang kontak dengan daging dan jeroan mentah harus dicuci dengan deterjen.

7.Kebersihan tangan dan tempat sebelum, selama, dan setelah menangani daging dan jeroan atau memasak harus senantiasa dijaga.

8.Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, rendam dahulu dengan detergen/pemutih pakaian, cuka dapur untuk mencegah cemaran virus ke lingkungan.

Pangandaran Jadi Titik Lokasi Pemantuan Hilal

Cijulang — Mulai tahun ini, Pangandaran akan menjadi salah satu titik pemantauan hilal di Jawa Barat. Dijadwalkan pada Hari Jumat (01/03/2022) mendatang Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran bersama Badan Hisab Rukyat (BHRD) Kabupaten akan menggelar pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443H/ 2022M.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kemeng Kab. Pangandaran, H. Supriana di hadapan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata pada Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran di Hotel Krisna Beach 2 Pangandaran, Selasa (29/03/2022).

“InsyaAllah pak Bupati hari Jumat 1 April 2022 kita akan melaksanakan rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadan, lokasinya di daerah Pasir Lasih Pantai Kesikluhur Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak,” ungkap H. Supriana.

H. Supriana menjelaskan secara teoretis lokasi yang berada di pesisir pantai selatan berbatasan antara Pangandaran dan Kab. Tasikmalaya dinilai strategis dan telah direkomendasi oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) dan Kanwil Kemenag Jawa Barat.

“Kita sudah melakukan survei beberapa mingu lalu, mudah-mudahan tempat itu representatif dan bisa mendapatkan hasil,” ujarnya.

Sementara itu, di waktu terpisah Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Binsar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Ahmad Patoni pada Raker gabungan Kemenag Kab. Kota se-Priangan Timur menyampaikan ada 11 lokasi yang bakal dijadikan titik rukyatul hilal di Jawa Barat, salah satunya Pangandaran.

“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan BHRD akan memantau hilal di 11 titik di Jawa Barat, dan InsyaAllah saya dan Kakanwil akan memimpin langsung di Pangandaran,” katanya.

Ia mengatakan bahwa rukyatul hilal dapat diartikan sebagai aktivitas pengamatan visibilitas hilal (bulan sabit) saat Matahari terbenam menjelang awal bulan pada Kalender Hijriah. Rukyatul hilal juga biasanya dilakukan untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah, Ramadan, dan Syawal.

Pemantauan hilal di Pangandaran akan menghadirkan beberapa tim ahli falakiyah dibantu dengan alat canggih berupa teropong, salah satunya teropong milik BHRD Kab. Pangandaran yang merupakan hibah dari Pemkab Pangandaran.

Berikut daftar 11 lokasi rukyatul hilal awal Ramadan 1443 H/2022 M di wilayah Jawa Barat:

  1. Bosscha Lembang
  2. SMK Astahana Subang
  3. Cirebon Pantai Gebang
  4. Banjar Gunung Babakan
  5. Tasik Pantai Cipatujah
  6. Garut Pantai Santolo
  7. POB Cibeas, Palabuhanratu
  8. Imah Noong Lembang Bandung Barat
  9. Pondok Bali Subang
  10. Observatorium UNISBA Bandung
  11. Keusik Luhur Kertamukti Cimerak, Pangandaran

Mencari Sosok Pemimpin Ideal

Sebenarnya ada apa dengan 2024? sejak saat ini semua orang memperbincangkan angka itu, mungkin bagi kita itu hanya sebatas angka, tetapi bagi sebagian orang angka itu sangat berarti sekali, banyak orang yang akan menggantungkan hidupnya pada tahun itu. Bahkan mungkin bagi semua rakyat Indonesia, mengingat tahun itu adalah tahun politik, tahun pertarungan kekuasaan.

Atmosfer politik untuk 2024 sudah berasa dari sekarang, dari daerah sampai pusat, dipinggir jalan sudah banyak baliho-baliho calon bupati hingga calon presiden dengan segala jargon dan visi misinya yang melangit. Dibeberapa daerah para relawan juga sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu kandidat presiden. Pertanyaanya mau kemana sih kok buru-buru, Apakah sudah yakin bisa jadi pemimpin ideal atau pura-pura memimpin saja?

Jika melihat situasi politik beberapa tahun kebelakang dari mulai Pilkada hingga Pilpres bagi saya cukup menegangkan. Karena tahun itu selalu riuh, gaduh, bising, bahkan sangat mengerikan, dimana para politisi kita menyuguhkan akrobat-akrobat politik yang sangat membahayakan, membuat para penonton tegang bahkan tak mau lagi menonton pertunjukan tersebut, apalagi terlibat dalam percaturan politik.

Sebagai contoh dapat kita lihat di media sosial begitu mudahnya menyalahkan, menuduh sesat, menyebar kabar hoaks bahkan menggunakan politik identitas dan politisasi agama sudah menjadi hal yang lumrah untuk mendulang suara. Berdasarkan penelitian Zuhro (2019) adanya kemunculan isu dari sebagian umat islam yang merugikan mereka yang pada akhirnya melahirkan ijtima ulama, yang merekomendasikan kepada Prabowo Subianto untuk memilih calon wakil presiden hasil ijtima para ulama yang memunculkan beberapa nama yaitu Salim Segaf Al-Jufri ketua dewan syuro PKS dan Ustad Abdussomad untuk menjadi wakil presiden Prabowo.

Sementara disisi lain ijtima tersebut ditentang, dianggap tidak merepresentasikan suara umat islam. Untuk itu sekitar 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia mengadakan pertemuan dan menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin. Selain itu muncul juga isu PKI yang menyerang kedua belah pihak baik Prabowo maupun Jokowi.

Kejadian diatas merupakan salah satu contoh kecil dari prilaku politik yang cukup berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa kita. Isu semacam ini sangat sensitive sekali dimasyarakat tidak hanya dikalangan elite, melainkan juga ditingkatan lokal pedesaan. Polarisasi terlihat kentara dimasyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antar saudara sebangsa, bahkan seiman,  dampaknya bisa kita rasakan sampai hari ini. Padahal politik bukan segalanya, ada yang lebih penting daripada politik yaitu kemanusiaan “Gusdur”.

Menjadi seorang pemimpin ideal bukanlah perkara mudah, nggak cuma modal duit, kedekatan, popularitas apalagi modal tampang doang, kayak nyari bintang iklan saja. Untuk menjadi seorang pemimpin harus ada proses-proses yang dilalui, nggak ujug-ujug. Seorang pemimpin harus digodok di kawah candradimuka, sebuah istilah yang dipakai dalam kisah pewayangan yaitu tempat dimana Gathot Kaca gigembleng agar menjadi seseorang yang kuat dan sakti mandraguna yang nantinya dipersiapkan untuk menumpas segala bentuk kebathilan dan menegakan keadilan demi terciptanya negeri yang aman dan damai.

Begitu pula dalam kisah nyata, seorang pemimpin haruslah digembleng agar dapat menghadapi berbagai medan tempur yang terjadi dalam percaturan politik dan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, yang paling penting adalah dapat menyelamatkan rakyatnya dari berbagai persoalan yang sangat-sangat klasik yang dapat menyengsarakan rakyat, semisal korupsi yang saat ini sangat marak dilakukan oleh para kepala daerah.

Seorang pemimpin tidak boleh bisa diintervensi oleh pihak manapun, namun juga ia tidak boleh anti kritik. Selanjutnya kita ini butuh pemimpin yang memiliki daya gembala atau dalam istilah jawanya cah angon, orang yang ngemong semua pihak tanpa membeda bedakan suku, agama, dan golongan tertentu. Kita butuh sosok pemimpin yang secara lantang mengatakan saya adalah pemimpin bagi semua golongan, saya adalah pelayan bagi seluruh rakyat, bukan pemimpin yang sok merakyat ketika momentum politik saja, tapi kenyataanya berkongsi dengan para konglomerat, dan kebijakan kebijakannya menjerat yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat.

Terakhir yang terpenting adalah calon pemimpin yang dapat memberikan teladan bagi semua, bukan pemimpin yang cuma bisanya ngomong doang, merintah doang, tapi sikapnya berlawawanan. Kita bisa meneladani beberapa tokoh dunia seperti Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, dan tokoh-tokoh dunia lainnya yang banyak prestasi namun hidupnya tetap sederhana dan merakyat.

Di Indonesia sendiri kita dapat meneladani KH. Abdurrahman Wahid atau kita kenal Gusdur, presiden yang selalu lantang membela kemanusiaan dan memperjuangkan sistem demokrasi yang sehat. Gusdur tidak gila harta,  Gusdur tidak gila popularitas, bahkan belia tidak gila jabatan. Saat orang-orang mencoba melengserkannya melalui cara yang inkonstitusional kemudian ribuan orang bahkan mungkin jutaan diberbagai daerah ingin membela Gusdur, beliau dengan enteng mengatakan jangan sampai hanya karena urusan jabatan, pertumpahan darah antar sesama putra bangsa terjadi di ibu kota.

Beliau lebih rela mengorbankan jabatannya walaupun itu inkonstitusional dan penuh fitnah, dengan kasus-kasus yang sampai saat ini tidak pernah terbukti dimata hukum, namun beliau lebih sayang kepada bangsa ini, daripada pertumpahan terjadi dimana-mana karena urusan kekuasaan yang tidak seberapa. Tidak mudah memang mencari sosok pemimpin yang ideal menurut kita, namun paling tidak kita mempunyai gambaran. Bahwa paling tidak calon pemimpin pilihan kita kedepan harus berjiwa kesatria seperti Gathot Kaca, menaungi semua golongan, tidak menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan, dan yang paing penting adalah memberi teladan yang baik.

Penulis : Fahmi Muhammad Pengajar di STITNU ALFARABI Pangandaran

Pemkab Pangandaran Buka Pendaftaran Calon Pimpinan Baznas, Ini Persyaratan dan Cara Daftarnya!

Pangandaran (Humas) — Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Tim Seleksi Pimpinan Baznas membuka rekruitmen calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pangandaran Periode 2022 – 2027.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman nomor: 002/TIMSEL-BAZNAS/PND/2022 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Tim Seleksi Pimpinan Baznas yang juga Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Pangandaran H. Agus Amsar.

H. Agus Amsar menjelaskan bahwa proses Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 11 s.d. 20 Juli 2022.

“Pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada panitia seleksi calon pimpinan BAZNAS Kab. Pangandaran periode 2022-2027 dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.” terang H. Agus Amsar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (06/07/2022).

Ia menjelaskan bahwa rekruitmen tersebut dalam rangka pengisian jabatan pimpinan Baznas Kab. Pangandaran yang akan segera berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Republik lndonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 451.2/Kpts. 106-Huk/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran Periode 2022-2027.

“Dengan ini kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran Masa Kerja 2022-2027,” sambungnya.

Adapaun syarat umum calon pimpinan Baznas Kab. Pangandaran Periode 2022-2027 di antaranya : Warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, Calon Pimpinan bukan unsur Panitia Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kab. Pangandaran Periode 2022-2027, Berdomisili di Kab. Pangandaran, Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun per tanggal 12 September 2022.

Selanjutnya sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, kemudian tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat politik praktis, serta bersedia untuk bekerja penuh waktu.

Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Terakhir, bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi, bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut ketentuan, persyaratan dan format berkas administrasi bisa di undah disini
https://pangandaran.kemenag.go.id/pengumuman-seleksi-calon-pimpinan-baznas-kab-pangandaran-priode-2022-2027/

Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H

Jakarta — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sumber : Humas Kemenag RI