Selasa, Mei 24, 2022
Beranda Penulis Dikirim oleh Andri Nazarudin

Andri Nazarudin

171 KIRIMAN 0 KOMENTAR

Pangandaran Jadi Titik Lokasi Pemantuan Hilal

0

Cijulang — Mulai tahun ini, Pangandaran akan menjadi salah satu titik pemantauan hilal di Jawa Barat. Dijadwalkan pada Hari Jumat (01/03/2022) mendatang Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran bersama Badan Hisab Rukyat (BHRD) Kabupaten akan menggelar pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443H/ 2022M.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kemeng Kab. Pangandaran, H. Supriana di hadapan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata pada Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran di Hotel Krisna Beach 2 Pangandaran, Selasa (29/03/2022).

“InsyaAllah pak Bupati hari Jumat 1 April 2022 kita akan melaksanakan rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadan, lokasinya di daerah Pasir Lasih Pantai Kesikluhur Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak,” ungkap H. Supriana.

H. Supriana menjelaskan secara teoretis lokasi yang berada di pesisir pantai selatan berbatasan antara Pangandaran dan Kab. Tasikmalaya dinilai strategis dan telah direkomendasi oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) dan Kanwil Kemenag Jawa Barat.

“Kita sudah melakukan survei beberapa mingu lalu, mudah-mudahan tempat itu representatif dan bisa mendapatkan hasil,” ujarnya.

Sementara itu, di waktu terpisah Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Binsar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Ahmad Patoni pada Raker gabungan Kemenag Kab. Kota se-Priangan Timur menyampaikan ada 11 lokasi yang bakal dijadikan titik rukyatul hilal di Jawa Barat, salah satunya Pangandaran.

“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan BHRD akan memantau hilal di 11 titik di Jawa Barat, dan InsyaAllah saya dan Kakanwil akan memimpin langsung di Pangandaran,” katanya.

Ia mengatakan bahwa rukyatul hilal dapat diartikan sebagai aktivitas pengamatan visibilitas hilal (bulan sabit) saat Matahari terbenam menjelang awal bulan pada Kalender Hijriah. Rukyatul hilal juga biasanya dilakukan untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah, Ramadan, dan Syawal.

Pemantauan hilal di Pangandaran akan menghadirkan beberapa tim ahli falakiyah dibantu dengan alat canggih berupa teropong, salah satunya teropong milik BHRD Kab. Pangandaran yang merupakan hibah dari Pemkab Pangandaran.

Berikut daftar 11 lokasi rukyatul hilal awal Ramadan 1443 H/2022 M di wilayah Jawa Barat:

  1. Bosscha Lembang
  2. SMK Astahana Subang
  3. Cirebon Pantai Gebang
  4. Banjar Gunung Babakan
  5. Tasik Pantai Cipatujah
  6. Garut Pantai Santolo
  7. POB Cibeas, Palabuhanratu
  8. Imah Noong Lembang Bandung Barat
  9. Pondok Bali Subang
  10. Observatorium UNISBA Bandung
  11. Keusik Luhur Kertamukti Cimerak, Pangandaran

Weading Andri & Dini

0

THE WEDDING

12 Maret 2022

We invited you to celebrate our wedding

Maha Suci Allah SWT Yang telah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan. Ya Allah, perkenankanlah dan Ridhoilah putra-putri kami :

Andri Nazarudin

Son of
Putra Bapak Jaya & Ibu Hj.Usmani

Andy & Zhea

12 MARET 2022

Fauziah Ratnasari​

Putri Bapak Ameng & Ibu Nunik

Masjid Nurul Iman
Green Canyon Cijulang Pangandaran

Friday,
12 Maret 2022

08.00 WIB

Rumah Kediaman:
Green Canyon Cijulang

Sunday,
12 Maret 2022

09.00 WB

“Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah serta pemberi rasa aman bagi umat.”

(Doa Nabi Muhammad SAW, pada pernikahan putrinya
Fatimah Azzahra dengan Ali Bin Abi Thalib)

Crated By: Tadzkiroh Prodution

Mencari Sosok Pemimpin Ideal

0

Sebenarnya ada apa dengan 2024? sejak saat ini semua orang memperbincangkan angka itu, mungkin bagi kita itu hanya sebatas angka, tetapi bagi sebagian orang angka itu sangat berarti sekali, banyak orang yang akan menggantungkan hidupnya pada tahun itu. Bahkan mungkin bagi semua rakyat Indonesia, mengingat tahun itu adalah tahun politik, tahun pertarungan kekuasaan.

Atmosfer politik untuk 2024 sudah berasa dari sekarang, dari daerah sampai pusat, dipinggir jalan sudah banyak baliho-baliho calon bupati hingga calon presiden dengan segala jargon dan visi misinya yang melangit. Dibeberapa daerah para relawan juga sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu kandidat presiden. Pertanyaanya mau kemana sih kok buru-buru, Apakah sudah yakin bisa jadi pemimpin ideal atau pura-pura memimpin saja?

Jika melihat situasi politik beberapa tahun kebelakang dari mulai Pilkada hingga Pilpres bagi saya cukup menegangkan. Karena tahun itu selalu riuh, gaduh, bising, bahkan sangat mengerikan, dimana para politisi kita menyuguhkan akrobat-akrobat politik yang sangat membahayakan, membuat para penonton tegang bahkan tak mau lagi menonton pertunjukan tersebut, apalagi terlibat dalam percaturan politik.

Sebagai contoh dapat kita lihat di media sosial begitu mudahnya menyalahkan, menuduh sesat, menyebar kabar hoaks bahkan menggunakan politik identitas dan politisasi agama sudah menjadi hal yang lumrah untuk mendulang suara. Berdasarkan penelitian Zuhro (2019) adanya kemunculan isu dari sebagian umat islam yang merugikan mereka yang pada akhirnya melahirkan ijtima ulama, yang merekomendasikan kepada Prabowo Subianto untuk memilih calon wakil presiden hasil ijtima para ulama yang memunculkan beberapa nama yaitu Salim Segaf Al-Jufri ketua dewan syuro PKS dan Ustad Abdussomad untuk menjadi wakil presiden Prabowo.

Sementara disisi lain ijtima tersebut ditentang, dianggap tidak merepresentasikan suara umat islam. Untuk itu sekitar 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia mengadakan pertemuan dan menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin. Selain itu muncul juga isu PKI yang menyerang kedua belah pihak baik Prabowo maupun Jokowi.

Kejadian diatas merupakan salah satu contoh kecil dari prilaku politik yang cukup berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa kita. Isu semacam ini sangat sensitive sekali dimasyarakat tidak hanya dikalangan elite, melainkan juga ditingkatan lokal pedesaan. Polarisasi terlihat kentara dimasyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antar saudara sebangsa, bahkan seiman,  dampaknya bisa kita rasakan sampai hari ini. Padahal politik bukan segalanya, ada yang lebih penting daripada politik yaitu kemanusiaan “Gusdur”.

Menjadi seorang pemimpin ideal bukanlah perkara mudah, nggak cuma modal duit, kedekatan, popularitas apalagi modal tampang doang, kayak nyari bintang iklan saja. Untuk menjadi seorang pemimpin harus ada proses-proses yang dilalui, nggak ujug-ujug. Seorang pemimpin harus digodok di kawah candradimuka, sebuah istilah yang dipakai dalam kisah pewayangan yaitu tempat dimana Gathot Kaca gigembleng agar menjadi seseorang yang kuat dan sakti mandraguna yang nantinya dipersiapkan untuk menumpas segala bentuk kebathilan dan menegakan keadilan demi terciptanya negeri yang aman dan damai.

Begitu pula dalam kisah nyata, seorang pemimpin haruslah digembleng agar dapat menghadapi berbagai medan tempur yang terjadi dalam percaturan politik dan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, yang paling penting adalah dapat menyelamatkan rakyatnya dari berbagai persoalan yang sangat-sangat klasik yang dapat menyengsarakan rakyat, semisal korupsi yang saat ini sangat marak dilakukan oleh para kepala daerah.

Seorang pemimpin tidak boleh bisa diintervensi oleh pihak manapun, namun juga ia tidak boleh anti kritik. Selanjutnya kita ini butuh pemimpin yang memiliki daya gembala atau dalam istilah jawanya cah angon, orang yang ngemong semua pihak tanpa membeda bedakan suku, agama, dan golongan tertentu. Kita butuh sosok pemimpin yang secara lantang mengatakan saya adalah pemimpin bagi semua golongan, saya adalah pelayan bagi seluruh rakyat, bukan pemimpin yang sok merakyat ketika momentum politik saja, tapi kenyataanya berkongsi dengan para konglomerat, dan kebijakan kebijakannya menjerat yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat.

Terakhir yang terpenting adalah calon pemimpin yang dapat memberikan teladan bagi semua, bukan pemimpin yang cuma bisanya ngomong doang, merintah doang, tapi sikapnya berlawawanan. Kita bisa meneladani beberapa tokoh dunia seperti Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, dan tokoh-tokoh dunia lainnya yang banyak prestasi namun hidupnya tetap sederhana dan merakyat.

Di Indonesia sendiri kita dapat meneladani KH. Abdurrahman Wahid atau kita kenal Gusdur, presiden yang selalu lantang membela kemanusiaan dan memperjuangkan sistem demokrasi yang sehat. Gusdur tidak gila harta,  Gusdur tidak gila popularitas, bahkan belia tidak gila jabatan. Saat orang-orang mencoba melengserkannya melalui cara yang inkonstitusional kemudian ribuan orang bahkan mungkin jutaan diberbagai daerah ingin membela Gusdur, beliau dengan enteng mengatakan jangan sampai hanya karena urusan jabatan, pertumpahan darah antar sesama putra bangsa terjadi di ibu kota.

Beliau lebih rela mengorbankan jabatannya walaupun itu inkonstitusional dan penuh fitnah, dengan kasus-kasus yang sampai saat ini tidak pernah terbukti dimata hukum, namun beliau lebih sayang kepada bangsa ini, daripada pertumpahan terjadi dimana-mana karena urusan kekuasaan yang tidak seberapa. Tidak mudah memang mencari sosok pemimpin yang ideal menurut kita, namun paling tidak kita mempunyai gambaran. Bahwa paling tidak calon pemimpin pilihan kita kedepan harus berjiwa kesatria seperti Gathot Kaca, menaungi semua golongan, tidak menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan, dan yang paing penting adalah memberi teladan yang baik.

Penulis : Fahmi Muhammad Pengajar di STITNU ALFARABI Pangandaran

Weading Andi & Rini

0

We invited you to celebrate our wedding

Andy & Zhea

Sunday, 03 December 2019

Andy Hermawan

Son of
Mr. Father Name & Mrs. Mother Name

Fauziah Ratnasari

Daughter of
Mr. Father Name & Mrs. Mother Name

Our Special

Wedding Event

Akad Nikah

Friday,
01 Desember 201x

08.00 WITA
Until End

Mosque:
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Resepsi Pernikahan

Sunday,
03 Desember 201x

08.00 WITA
Until End

Hotel:
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

WE LOVE EACH OTHER

Our Prayer

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu dapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir. "

- Q.S. Ar-Rum: 21 -

WE'RE GETTING MARRIED

Countdown Timer

Kirimkan Pesan

UNTUK KAMI BERDUA

tadzkirohproduktion

Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H

0

Jakarta — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sumber : Humas Kemenag RI

Madrasah Didirong Perhatikan Pengelolaan Perpustakaan

0

Pangandaran — Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, H. Supriana mendorong adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola perpustakaan di setiap madrasah di Pangandaran.

Hal itu disampaikan H. Supriana saat membuka Diklat Teknis Subtantif Angkatan V Manajemen Administrasi Keperpustakaan yang digelar Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung di MTsN 1 Pangandaran, Senin (31/05)

Ia mengungkapkan, perpustakaan sebagai tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi maupun pengetahuan harus mendapat perhatian dari semua pihak.

“Kadang-kadang di sekolah atau di madrasah berkaitan dengan perpustakaan ini tidak secara kontinyu mendapatkan perhatian dan seringkali terabaikan. Padahal kalau kita sadar bahwa sumbernya ilmu itu adalah di antaranya buku sehingga buku dalam kondisi apapun harus betul-betul mendaptkan perhatian yang baik,” Ujarnya.

Oleh karena itu ia berharap adanya dukungan yang baik terhadap pengelolaan perpustakaan di setiap madrasah, sehingga perpustakaan betul-betul memiliki fungsi optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

 “Sesederhana apapun kondisi perpustakaan ketika political will dari seorang kepala, guru termasuk pustakawannya yang baik saya yakin akan maksimal,” ujarnya.

 “Jadi persoalnnya bukan hanya sekedar di sarana, tetapi di mindset para pelaku dunia pendidikan di tempat yang bersangkutan, ketika midsetnya rendah tentang mensikapi perpustakaan selamanya akan rendah,” umbuhnya.

Di akhir kesempatannya, ia berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti diklat dengan baik, sehingga perpustakaan betul-betul memiliki fungsi optimal bagi pengembangan ilmu.

 “Saya titip tolong ikuti kegiatan ini dengan serius, jadikan kesempatan emas ini untuk menerima informasi-informasi penting terkait bagaimana pengelolaan perpustakaan secara profesional sehingga eksistensi perpustakaan di lembaga ibu dan bapak masing-masing betul optimal dan bisa dimanfaatkan dengan baik,” pintanya.

Ia juga berpesan semua peserta diklat mengikuti dengan tuntas sehingga informasi yang diterima komperhensif. 

“Tentu kegiatan ini sangat urgen bagi kita khususnya para pengelola perpustakaan walaupun tidak semua orang bekesempatan mengikutinya,” tutupnya.

Diklat Teknis Subtantif Manajemen Administrasi Keperpustakaan angkatan V diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran selama 6 hari.

ASN Kemenag harus Mampu Internalisasikan Moderasi Beragama

0

Pangandaran — Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran H. Supriana mengatakan ASN Kemenag harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dan menjadi garda terdepan dalam penguatan moderasi beragama.

Sebagaimana ia ungkapkan pada kegiatan Rapat Kerja Kemenag Kab. Pangandaran Tahun 2021 yang digelar di Hotel Krisna Beach Pantai Barat Pangandaran, Jumat (28/05).

“Kita punya kewajiban membangun moderasi beragama di Pangandaran dan ini yang harus dilakukan pemerintah termasuk di dalamnya kita sebagai warga insan Kemenag,” tuturnya.

“Saat ini kita mencoba membreakdwon terhadap kebijakan-kebijakan startegis mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan tingkat daerah, dalam rangka rujukan kita mengimplementasikan program-program nasional yang harus diselaraskan sampai tingkat bawah,” sambungnya.

Penguatan moderasi beragama, kata Kankemenag menjadi hal yang penting dan urgen, agar masyarakat memiliki pemahaman beragama secara moderat (Islam wasathiyah).

“Kehidupan beragama akan menjadi baik dan mulus mana kala kehidupan beragamanya baik dan tidak memunculkan pemahaman yang radikalis dan intoleran, sehingga tak terjadi gesekan-gesekan sosial yang berawal dari pemahaman keagamaan yang tidak moderat,” imbuhnya.

Oleh karenanya, moderasi beragama menjadi program bahkan menjadi salah satu prioritas Kemenag RI yang harus diinternalisasi di setiap lini termasuk di madrasah.

“Moderasi beragama sangat penting dan relevan dan menjadi hal yang sangat subtansial dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menuturkan moderasi beragama harus ditanamkan pada setiap diri siswa untuk membetuk generasi moderat.

“Ini harus betul-betul ditransformasikan kepada anak anak kita, agar anak-anak kita memahami agama secara komperhensif dan moderat,” ujarnya.

“Ajarkan dan sampaikan informasi kepada mereka tentang kehidupan beragama yang moderat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui moderasi beragama menjadi salah satu dari 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama di Tahun 2021, dan kebijakan prioritas lainnya yaitu Kemandirian Pesantren, Revitalisasi KUA, Transformasi Digital, Cyber Islamic University, Tahun Toleransi 2022, dan Religiousity Index.

Kemenag Akan Bangun Universitas Islam Negeri di Pangandaran

0

Kementerian Agama akan mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kabupaten Pangandaran.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali saat didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang digelar di Pangandaran.

“Kami berkomitmen InsyaAllah tahun 2022 akan berdiri (IAIN),” tutur Nizar, Selasa (09/04).

Sekjen mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani untuk menyiapkan perihal perizinan dan SDM bagi IAIN di Pangandaran.

“Tahun 2021 perangkat perizinan kita siapkan bersama pak Dirjen nanti, untuk kita soundingkan ke KemenPAN RB juga ke Komisi VIII DPR RI agar disupport,” ujarnya.

Nizar mengatakan bahwa sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang banyak, Jawa Barat baru memiliki 2 (dua) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Oleh karenanya, diharapkan dengan dibangunnya IAIN di Pangandaran dapat memperkaya khazanah perguruan tinggi di Jawa Barat.

Terkait program studi (prodi), ia mengatakan akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, di antaranya bidang perikanan dan wisata halal.

“Nanti IAIN di Pangandaran akan berbeda dengan yang lainnya yang relevan dengan kontekstual wilayah Kab Pangandaran,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen juga mengapresiasi hibah tanah bakal gedung IAIN seluas 25 hektar dari Pemkab Pangandaran yang berlokasi di Dusun Citembong, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

“Dalam catatan sejarah Bupati Pak Jeje ini telah menginisiasi berdirinya IAIN dengan menghibahkan tanah sebagai awal berkembangnya perguruan tinggi yang cukup bergengsi,” ujarnya

Ia berharap dengan berdirinya kampus IAIN di Pangandaran, dapat menjadikan Pangandaran selain dikenal sebagai destinasi wisata juga dikenal sebagai kota pendidikan. Sumber : Humas Kemenag Pangandaran

Masuk di DPA Tahun 2021, BHRD Pangandaran Bakal Punya Alat Tropong Hilal Berstandar Internasional

0

Pangandaran (INMAS Pangandarwn) — Pemerintah Kab. Pangandaran telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200,- juta untuk bantuan pembelian alat keperluan hisab rukyat kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kab. Pangandaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan, Dede Saepul Uyun, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat menghadiri acara prlatihan ilmu Falak angkatan I
bagi pengasuh pesantren di Kab. Pangandaran, Ciamis dan Kota Banjar.

“Supaya tidak terlalu panjang sambutan ini, saya sampaikan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 ada sebesar 200 juta untuk pembelian alat keperluan hisab rukyat,” ucap Uyun di Hotel Malabar Pantai Barat Pangandarsn, Rabu (25/12).

Menurut dia anggaran sebesar 200 juta itu nantinya akan dialokasikan untuk pembelian alat sebesar 140 juta, sisanya untuk pengenalan dan pelatihan pengunaan alat.

“Pa ketua BHRD, ini sebelum bulan Maret 2021 alatnya harus sudah dibeli ya,” ujar Uyun yang lasung diberikan uplos oleh seluruh peserta yang hadir.

Dia berharap, alat tersebut dapat dijadikan edukasi dan bermanfaat untuk kepentingan umat Islam di Pangandara.

“Setelah besok membeli alat ini, bapak harus memikirkan bagaimana cara memanfaatkan alat ini untuk kemaslahatan, selanjutnya nanti tahun 2022 kita rencanakan untuk Pusat Observasi Bulan (POB),” tuturnya.

Sementara, tim ahli falaqiyah dan ilmu astronomi, Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Provinsi Jawa Barat, H. Ucup Supriatna memaparkan, Pangandaran memiliki potensi sebagai lokasi POB di Jawa Barat.

“Setelah kami melakukan survei pada selasa sore kemarin, bahwa pasir putih Pangamdaran salah satu objek yang tampaknya memiliki potensi yang sangat bagus dan cukup berarti yang bisa dijadikan sebagai Pusat Observasi Bulan (POB),” papar Ucap yang saat ini menjabat pembantu dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain jadi lokasi POB, Ia optimis lokasi tersebut bisa dijadikan sebagai wisata ilmiah dan wisata astronomi.

“Titik ini cukup bagus, disamping juga Subang dan Plabuan Ratu Sukabumi,” jelas Ucup saat ditmui Humas.

Turut hadir dalam pembukaan, Kepala Biro Yansos Pemprov Jabar, Kepala Bidang Penaiszawa Kanwil Kemenag Jabar, Kepala Kemenag Pangandaran dan Kota Banjar, Ketua BHRD Kab. Pangandaran.

Tahun 2021, Jemaah Haji Pangandaran Terbang dari Bandara Kertajati Administrasi Tetap di Embarkasi Bekasi

0

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) Kertajati yang berlokasi di Majalengka, Jawa Barat (Jabar) sebagai embarkasi/debarkasi haji.

Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Ajam Mustajam saat menjadi narasumber pada sosialisasi pendaftaran dan pembatalan haji reguler yang digelar Kemenag Pangandaran mengatakan, seluruh jamaah haji Jabar tahun 2021 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) Kertajati

“Rencana keberangkatan Jemaah haji Jawa Barat tahun 2021 jika situasinya sudah normal, seluruh jamaah haji Jawa barat akan diterbangkan melalui Bandara Kertajati, jelas Ajam saat menyampaikan sosialisasi pendaftaran dan pembatalan haji reguler yang digelar Kemenag Kab. Pangandaran di hotel Grand Aquarium Pangandaran, Selasa (24/11).

Meski seluruh Jemaah haji Jawa Barat berangkat dari Bandara Kertajati, sebagain besar calon jemaah haji masih harus transit di dua tempat ada yang di Embarkasi Bekasi dan ada yang di Indramayu untuk proses administrasi dan dokumentasinya.

“Jadi saya lebih baik petugas yang cape ketimbang jamaah haji, maka akan kasihan jika Jemaah haji dari Indramayu, Majalengka, Kuningan,  Cirebon dan Kota Cirebon jika nantinya harus berangkat ke Bekasi dan harus kembali lagi ke Majalengka,”

“Jadi untuk daerah Ciayumajakuning  itu akan diproses administrasinya di Asrama Haji Indramayu, dan untuk Pangandran proses administrasi dan dokumentasinya tetap di Embarkasi Haji Bekasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ajam menyebut, untuk Jemaah haji Jawa Barat di tahun 2022 yang proses administrasi dan dokumentasinya di Asrama Haji Indramayu sebanyak 8 daerah.

“Tahun 2022 nambah menjadi 8 daerah, ditambah Kab. Subang, Sumedang dan Purwakarta. Sementara untuk tahun 2023 menjadi 13 daerah penambahannya Kota Tasikmalaya, Banjar, Kab. Tasik, Pangandran, Ciamis ,”

Selanjutnya untuk tahun 2024 akan seluruhnya kecuali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi Kab. Bekasi ,Bogor, Sukabumi, Karawang “Yang 8 daerah ini, itu berangkatnya dari Bekasi tapi terbang dari Indramayu,” paparnya.

Sementara untuk zonasi penerbangan jamaah haji Jawa Barat tahun 2025 ada 6 daerah di Jawa Barat yang tidak akan diterbangkan dari BIBJ, yaitu Kota Depok, Bekasi, Sukabumi, Kab. Bekasi, Sukabumi dan Karawang.

“Kita kehilangan 8 daerah tapi kita juga akan kedatangan 8 daerah dari Provinsi Jawa Tengah yang berdekatan dengan Indramayu seperti Berebes, Tegal, Banyumas Cilacap kenapa, karena tahun 2025 itu penerbangan berdasarkan azas wilayah yang terdekat,” paparnya.